Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, menyoroti masalah serius mengenai keamanan siber dalam pidato pembukaannya di Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Pidato yang menjadi perhatian banyak pihak ini menekankan urgensi peningkatan keamanan siber di Indonesia, terutama setelah beberapa insiden peretasan data yang menjadikan masalah ini semakin mendesak.
Bamsoet menegaskan bahwa ketahanan keamanan siber di Indonesia masih membutuhkan tindakan perbaikan yang signifikan. Sebagai langkah pertama, ia mengutip data dari National Cyber Security Index, sebuah lembaga yang memantau keadaan keamanan siber di berbagai negara, di mana Indonesia menduduki peringkat kelima. Meskipun posisi tersebut menunjukkan kemajuan, pernyataan Bamsoet menjadi pertanda bahwa masih ada banyak yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan data nasional dan melindungi informasi sensitif.
Dalam pidatonya, Bamsoet kembali menyoroti kejadian peretasan data nasional yang terjadi belakangan ini, yang ia sebut sebagai sinyal jelas akan perlunya perhatian lebih dalam hal keamanan siber. "Kita harus memiliki lembaga pemerintah yang fokus pada keamanan siber dan didukung oleh peraturan hukum yang jelas," ungkapnya. Keterpurukan dalam keamanan siber dapat berdampak tidak hanya pada individu, namun juga organisasi dan bahkan negara.
Menyadari pentingnya hal ini, Bamsoet mengusulkan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempersiapkan pembentukan pasukan siber sebagai matra keempat. Dengan adanya unit khusus yang berfokus pada keamanan siber, diharapkan dapat memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia di tengah ancaman global yang kian meningkat. "Hadirnya pasukan siber ini ialah untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, guna melindungi kedaulatan negara," kata Bamsoet.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia berada di posisi geopolitik yang rawan, berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Negara-negara tersebut tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FPDA), di mana mereka saling berkoordinasi dalam hal keamanan dan pertahanan. Di sisi lain, Indonesia juga berada di tengah pertarungan geopolitik global, yang melibatkan kekuatan besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.
Dalam rangka untuk menghadapi tantangan ini, Bamsoet tidak hanya membahas masalah keamanan siber, tetapi juga mengangkat isu-isu mendesak lainnya, termasuk ancaman krisis pangan dan program hilirisasi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kombinasi antara keamanan siber yang kuat dan strategi ekonomi yang efektif akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika internasional yang terus berubah.
Sebagai salah satu negara dengan potensi besar, Indonesia harus bersiap menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dari dunia maya. Dalam konteks ini, privasi dan perlindungan data semakin penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat dan inovatif dalam pengelolaan keamanan siber perlu diprioritaskan oleh lembaga-lembaga terkait.
Keberhasilan dalam membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat juga akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan sistem digital. Ini termasuk penerapan teknologi yang aman dalam transaksi dan komunikasi digital, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi sorotan dalam pidato Bamsoet. Ia berharap bahwa ke depan, akan ada lebih banyak inisiatif dan kerja sama dalam menciptakan sistem keamanan yang tidak hanya efisien namun juga berbasis pada nilai-nilai demokrasi. "Melalui kerja sama yang kuat, kita dapat membangun perisai digital yang dapat melindungi semua lapisan masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, Bamsoet juga mengingatkan perlunya adanya kesadaran publik mengenai pentingnya keamanan siber. Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan data dan informasi, sehingga setiap individu bisa berperan aktif dalam menjaga privasi serta melindungi data personal mereka dari ancaman di dunia maya.
Dalam pandangannya, keamanan siber bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan mengenai keamanan siber harus mulai dilakukan sejak dini, agar generasi mendatang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni untuk menghadapi tantangan di dunia digital.
Sebagai penutup, pidato Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat. Dengan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembentukan pasukan siber dan peningkatan infrastruktur serta regulasi yang ada, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman siber di masa mendatang. Hal ini diharapkan tidak hanya untuk melindungi data nasional tetapi juga untuk memastikan kemajuan dan stabilitas sosial-ekonomi negara dalam era digital yang terus berubah.
