Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tengah melanda Indonesia dengan angka mencengangkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa antara Januari hingga Juni 2024, sebanyak 101.536 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Fenomena ini tidak hanya mencemaskan para pekerja, tetapi juga menggugah perhatian para pakar dan pengamat ekonomi mengenai penyebab dan solusi untuk mengatasi masalah yang semakin membesar ini.
Menurut Hempri Suyatna, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM), ada berbagai faktor yang memicu tingginya angka PHK di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi sektor industri padat karya yang sangat terpengaruh oleh lesunya pertumbuhan ekonomi global. Sektor-sektor seperti garmen dan tekstil yang banyak berorientasi ekspor berada di garis depan dampak tersebut. “Saya kira memang banyak faktor yang menyebabkan gelombang PHK ini, terutama di sektor industri padat karya,” ungkap Hempri.
Penurunan daya beli masyarakat menjadi isu lain yang turut berkontribusi terhadap gelombang PHK ini. Devaluasi rupiah dan maraknya produk-produk impor ilegal juga disebut-sebut sebagai penyebab yang memperparah keadaan. Hempri menjelaskan bahwa banyak perusahaan saat ini bersikap “wait and see” terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia, yang menghasilkan ketidakpastian dan pembekuan rencana ekspansi atau investasi.
Dalam menghadapi badai PHK yang melanda, Hempri menekankan perlunya tindakan cepat dan tepat. Ia menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang dinilai telah berkontribusi terhadap maraknya produk impor dan melemahnya industri dalam negeri. “Jika perlu, aturan harus direvisi untuk memberikan perlindungan produk-produk dalam negeri dari serbuan produk impor,” tambahnya.
Untuk memulihkan daya beli masyarakat, Hempri mengusulkan program-program sosial yang dapat membantu keluarga-keluarga tidak mampu. “Jaminan stabilitas harga sehingga produk tetap terjangkau oleh masyarakat sangat diperlukan,” paparnya. Hal ini penting untuk mendorong konsumsi dan memastikan bahwa masyarakat dapat bertahan ditengah krisis yang ada.
Selain itu, Hempri juga menyarankan agar pemerintah menginisiasi program padat karya yang melibatkan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat membantu menyerap tenaga kerja yang terkena imbas PHK sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. “Pengalaman selama ini sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selalu mampu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional. Kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK,” imbuhnya.
Dengan populasi Indonesia yang menduduki peringkat keempat terbesar di dunia dan diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030, tantangan untuk mencegah gelombang PHK ini semakin mendesak. Hempri mencatat bahwa harus ada upaya konkret agar jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat diminimalisir, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Sektor-sektor industri yang terpuruk, seperti industri padat karya, memerlukan perhatian dan pengaturan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di era globalisasi yang semakin ketat. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi domestik.
Dalam situasi sulit ini, keterlibatan semua stakeholder menjadi kunci untuk mengatasi badai PHK. Penerapan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi tetapi juga pada penguatan struktur sosial masyarakat, menjadi hal yang esensial. Sekiranya langkah-langkah strategis dalam reformasi regulasi perdagangan dan dukungan terhadap UMKM serta program padat karya dapat segera dilaksanakan, diharapkan dapat memulihkan harapan bagi para pekerja dan keluarga yang terdampak PHK di seluruh Indonesia.
Kondisi ini adalah panggilan untuk perbaikan dan kebangkitan, mengingat masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan negara untuk beradaptasi dan menemukan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Dalam sinergi semua pihak, cita-cita untuk keluar dari badai PHK dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih kuat secara ekonomi mungkin bukanlah impian yang tidak mungkin terwujud.
