Pemerintah Australia telah mengumumkan rencana untuk membatasi jumlah pendaftaran mahasiswa internasional, dengan kuota yang ditetapkan hanya 270.000 untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengatasi lonjakan migrasi yang telah memicu kenaikan harga sewa rumah di negara tersebut. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola dampak dari peningkatan jumlah orang asing yang tinggal di Australia, yang dinilai berdampak pada kondisi pasar properti domestik.
Menurut Menteri Pendidikan Australia, Jason Clare, jumlah mahasiswa internasional yang terdaftar di universitas-universitas Australia saat ini meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan angka sebelum pandemi. Di lembaga-lembaga kejuruan dan pelatihan swasta, angka tersebut bahkan melonjak sekitar 50%. Hal ini menandakan adanya permintaan yang tinggi dari pelajar luar negeri untuk menuntut ilmu di Australia, yang secara tradisional merupakan tujuan pendidikan terpopuler di dunia.
Pendidikan internasional telah menjadi salah satu industri ekspor terbesar bagi Australia. Pada tahun fiskal 2022-2023, sektor ini berkontribusi sebesar AUD36,4 miliar kepada perekonomian negara. Namun, meskipun sektor pendidikan memiliki dampak ekonomi yang positif, kekhawatiran publik mengenai efek dari kehadiran mahasiswa dan pekerja asing pada pasar perumahan mulai mengemuka. Menjelang pemilihan umum yang akan datang, imigrasi telah menjadi isu yang semakin penting bagi masyarakat Australia.
Menurut data terbaru, jumlah migrasi di Australia mencapai rekor tertinggi, dengan 548.800 orang masuk hingga 30 September 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah migran yang tercatat hanya 518.000 orang pada tahun yang berakhir Juni 2023. Lonjakan migrasi ini terjadi setelah pemerintah meningkatkan jumlah imigrasi tahunan pada tahun 2022 untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja setelah pandemi Covid-19. Selama hampir dua tahun, mahasiswa dan pekerja asing tidak dapat masuk ke Australia, dan ketika pintu imigrasi dibuka kembali, arus migran pun meningkat pesat.
Meskipun kehadiran migran memberikan kontribusi positif dalam menyediakan tenaga kerja yang diperlukan di berbagai sektor, banyak pihak berpendapat bahwa peningkatan jumlah tersebut juga memperburuk situasi kekurangan perumahan yang telah ada. Kenaikan permintaan rumah sewa dari mahasiswa dan pekerja asing secara langsung berkontribusi pada inflasi harga sewa, yang semakin sulit dijangkau oleh penduduk lokal.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Australia mengambil langkah-langkah konkret, termasuk peningkatan biaya visa pelajar yang lebih dari dua kali lipat, serta komitmen untuk menutup celah dalam peraturan yang memperbolehkan perpanjangan masa tinggal secara terus-menerus untuk pelajar internasional. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengatur kembali arus masuk mahasiswa internasional, serta meminimalkan dampak negatif terhadap pasar perumahan.
Sikap pemerintah ini juga mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pendidikan internasional di Australia. Dengan adanya pembatasan kuota mahasiswa internasional, diharapkan pemerintah dapat memastikan bahwa sektor pendidikan dapat berfungsi dengan baik tanpa membebani infrastruktur perumahan yang ada.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kekhawatiran publik mengenai dampak imigrasi terhadap perumahan, pendidikan internasional tetap memiliki nilai strategis bagi Australia. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga memperkaya keragaman budaya dan intelektual di kampus-kampus Australia. Rencana pemerintah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kebutuhan masyarakat lokal.
Dengan pemilihan umum yang akan datang, isu imigrasi mungkin akan menjadi pokok perdebatan yang lebih luas. Ketika pemerintah Australia berupaya memperbaiki kebijakan pendidikan dan imigrasi, penting bagi mereka untuk menyimak masukan dari masyarakat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan.
Kebijakan ini juga akan memberikan tantangan baru bagi lembaga pendidikan dan pihak swasta yang bergantung pada mahasiswa internasional sebagai sumber pendapatan. Dalam konteks ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor pendidikan untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga sambil mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat lonjakan jumlah mahasiswa internasional.
Sebagai tambahan, kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa internasional di Australia. Dengan adanya pembatasan ini, penting untuk memastikan bahwa mahasiswa yang datang ke Australia mendapatkan pengalaman pendidikan yang aman dan berkualitas tinggi, serta akses yang memadai terhadap layanan dan dukungan yang mereka butuhkan selama masa studi mereka.
Dalam menghadapi perubahan ini, mahasiswa internasional, lembaga pendidikan, dan masyarakat Australia diharapkan dapat beradaptasi dengan situasi yang baru. Meskipun tantangan yang ada mungkin signifikan, kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua.
