Pemerintah Indonesia telah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Dari total angka tersebut, anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp400,3 triliun, dengan penekanan khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengantarnya di Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, pemerintah berupaya membangun infrastruktur yang dapat mendukung transformasi ekonomi, serta memperkuat sektor-sektor vital seperti pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. "Memperkuat infrastruktur pendidikan dan kesehatan adalah prioritas kami," tegasnya.
Seluruh anggaran infrastruktur tersebut tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga mencakup renovasi dan penguatan sekolah-sekolah yang ada. Jokowi menegaskan pentingnya program renovasi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memastikan keterhubungan antara pendidikan dan dunia usaha. "Kami ingin menciptakan link and match antara pendidikan dan industri, sehingga lulusan sekolah dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja," ungkapnya.
Dalam konteks itu, Presiden juga menyoroti upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran yang dialokasikan untuk proyek IKN dipandang penting sebagai bagian dari upaya distribusi pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dinilai tidak hanya sebagai langkah untuk menciptakan wajah baru bagi negara, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Di dalam RAPBN 2025, belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk berbagai pos, termasuk perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan total belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, alokasi ke daerah sebesar Rp919,9 triliun, program-program ini tidak hanya diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat keadilan sosial di masyarakat.
Jokowi juga menegaskan bahwa strategi kebijakan jangka pendek yang diterapkan dalam APBN 2025 akan difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi serta penguatan kesejahteraan serta pemerataan antar daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan dalam pembangunan. "Kami ingin agar anggaran ini dapat menjawab tantangan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif," ujarnya.
Dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang ditargetkan dalam RAPBN 2025, Jokowi berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif. Hal ini mencakup pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang tidak hanya fokus pada kualitas pendidikan, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global.
Pentingnya konektivitas dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan dalam pidato Jokowi. Konektivitas dianggap penting untuk meningkatkan keterhubungan antar daerah dan mempermudah akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan, tidak hanya bagi masyarakat di daerah urban tetapi juga daerah pedesaan. "Membangun konektivitas dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta memperkuat interaksi sosial antar masyarakat," kata Jokowi.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan komitmennya untuk menciptakan APBN yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga keberlanjutan berbagai program unggulan yang telah dibangun. Ia menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang ini, yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.
Dengan anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat lewat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Transformasi yang diharapkan adalah terbentuknya sistem pendidikan yang tidak hanya dapat mendidik, tetapi juga mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi kompetitif di kancah internasional.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, renovasi sekolah juga akan menjadi fokus utama, di mana program-program yang dirancang akan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh RAPBN 2025.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan bahwa pendidikan dan infrastruktur di Indonesia dapat mengalami perkembangan yang signifikan, menjawab tuntutan zaman, serta mempersiapkan Indonesia untuk era yang semakin kompleks dan kompetitif.
Secara keseluruhan, RAPBN 2025 tidak hanya mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga sebuah visi untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan, dengan infrastruktur yang memadai dan pendidikan yang berkualitas sebagai dasar bagi kesejahteraan dan pertumbuhan bangsa.
