Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini mengungkapkan klaim yang mengejutkan terkait kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam pidato yang disampaikan pada pengumuman bakal calon kepala daerah tahap kedua, Megawati mengungkapkan bahwa putrinya, Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, mengalami kesulitan mandi ketika berada di IKN. Menurut Megawati, Puan tidak dapat mandi karena masalah ketersediaan air. "Ini Mbak Puan, waktu cerita di IKN. Dia kan ke IKN ya, cerita. ‘Mah, airnya susah.’ Terus saya tanya, ‘Kamu mandinya pakai apa?’ Kata dia, ya lap-lap aja," sebut Megawati.
Kondisi Air dan Dugaan Kontaminasi
Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga mengungkapkan bahwa anggota Paskibraka yang bertugas di IKN mengalami keracunan, yang diduga disebabkan oleh air yang terkontaminasi bakteri E. coli. Bakteri ini dikenal dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk diare dan gejala serius lainnya. Melayu CDC, E. coli umum ditemukan di usus manusia dan hewan, namun beberapa strainnya bisa berbahaya. “Pasukan Paskibraka saya banyak yang kena merus-merus, ternyata kena apa? E. coli. Lho ya untung saja pada kuat. Tiap hari telepon, siapa lagi yang kena? Ayo mesti yang kuat,” tambah Megawati menyoroti mengapa kondisi ini menjadi perhatian.
Namun, pernyataan tersebut segera dibantah oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Basuki, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, menegaskan bahwa tidak ada masalah ketersediaan air di IKN sebagaimana yang disampaikan Megawati. “Saya seminggu di sana, nggak ada apa-apa, nggak kesulitan air. (Volume air?) Nggak ada masalah,” ujar Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR.
Hasil Laboratorium Menjadi Sorotan
Sementara itu, isu mengenai bakteri E. coli di air IKN juga ditanggapi oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga. Ia membantah klaim bahwa air di IKN terkontaminasi dengan menunjukkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh PT Sucofindo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat bakteri E. coli di air yang ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN adalah nol. “Saya bicara data aja, ini dari Sucofindo: bakteri E.coli-nya 0 (nol), 0, 0, 0. Bukan kata saya, lho. Ini kata Sucofindo. Pakai sumber data saja lah,” tegas Danis.
Pemahaman Tentang E. coli
Dari perspektif kesehatan, bakteri E. coli memiliki banyak strain, namun tidak semuanya berbahaya. Sebagian besar jenis E. coli adalah tidak berbahaya dan bahkan merupakan bagian dari flora normal di usus manusia. Namun, strain tertentu dapat menyebabkan infeksi serius. Hal ini menjadikan pemantauan kualitas air menjadi sangat penting, terutama di daerah yang baru dikembangkan seperti IKN yang berpotensi memiliki berbagai masalah infrastruktur.
Klaim Megawati tentang kondisi air di IKN dan dampak bakteri E. coli kepada anggota Paskibraka menambah nuansa yang tegang dalam diskusi publik mengenai pembangunan dan infrastruktur di IKN. Terutama, saat IKN masih dalam tahap pengembangan dan perencanaan besar sebagai ibu kota baru Indonesia, hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam memastikan layanan dasar seperti air bersih tidak terganggu.
Dampak Terhadap Masyarakat Lainnya
Situasi ini juga mengingatkan kita pada tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang turut bertransformasi dengan proyek pembangunan IKN. Di tengah pembangunan yang gencar, warga lokal akhirnya harus merasakan imbas dari praktik serta isu yang terjadi, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya air. Penting untuk memperhatikan bahwa di saat pembangunan, kualitas hidup masyarakat harus tetap terjamin.
Tanggapan Publik dan Aspek Politikal
Klarifikasi yang diungkapkan oleh Basuki dan Danis mendapatkan perhatian masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di kalangan pemerhati lingkungan namun juga dalam konteks politik. Dalam suasana yang sangat politis ini, setiap informasi, baik yang benar atau yang salah, bisa menjadi alat politik yang digunakan oleh berbagai pihak untuk memperkuat posisi mereka. Ini menggugah pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur di Indonesia.
Secara keseluruhan, kontroversi ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jujur dan faktual dalam proses pembangunan dan pengelolaan IKN. Pada saat yang sama, ini menjadi panggilan untuk tindakan dan perhatian lebih lanjut dari semua pemangku kepentingan untuk menjaga dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk di dalamnya adalah akses terhadap air bersih yang aman dan berkualitas.
