Kuasa hukum keluarga almarhumah Aulia Risma, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, mengungkapkan informasi mengejutkan terkait besaran iuran yang disetor almarhumah selama menempuh pendidikan di institusi tersebut. Dalam keterangan yang diberikan, Misyal Achmad, kuasa hukum keluarga, menjelaskan bahwa total iuran yang telah dibayarkan oleh Aulia Risma mencapai Rp225 juta.
Misyal juga menyatakan bahwa meskipun iuran tersebut telah dicatat dan dilaporkan kepada penyidik, pihaknya belum mengetahui secara rinci penggunaan dana tersebut. "Yang sudah kami sampaikan ke penyidik, tetapi tidak tahu berapa saja besaran penggunaannya," ungkap Misyal kepada wartawan di Semarang pada hari Rabu, 18 September 2024.
Dari pengakuan ibunda almarhumah, Nuzmatun Malina, uang yang ditransfer ke putrinya digunakan untuk membayar iuran mahasiswa PPDS. Nuzmatun menjelaskan bahwa ia telah memindahkan uang untuk iuran tersebut sejak semester pertama pendidikan Aulia di Undip. "Bukti rekening koran sudah kami sampaikan ke penyidik," kata Nuzmatun, menambahkan bahwa jumlah uang yang ditransfer bervariasi setiap bulannya.
Meskipun sempat menghadapi kesulitan dan keterbatasan, Aulia tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran. Ia masih sempat membayar iuran sebelum meninggal dunia untuk kepentingan angkatan yang lebih besar. "Yang besar-besar di semester pertama. Di semester berikutnya juga masih, tetapi tidak besar," lanjutnya.
Kasus almarhumah Aulia Risma ini menjadi sorotan setelah keluarga melaporkan dugaan perundungan kepada Polda Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2024. Hal ini mengungkap adanya dugaan tindakan tidak etis di lingkungan PPDS Undip yang diduga berkontribusi pada kondisi psikologis yang dialami Aulia. Kepolisian pun telah melakukan penyelidikan dengan memanggil 34 orang saksi, termasuk teman sejawat dan ketua angkatan di PPDS.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Artanto, mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi terkait dugaan perundungan yang dialami almarhumah. Situasi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Aulia dianggap sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi selama menempuh pendidikan.
Keluarga almarhumah berharap agar penyidikan berjalan dengan transparan dan adil, serta mendalami lebih dalam mengenai kondisi Aulia dan faktor-faktor yang menyebabkan perundungan yang dialaminya. Hal ini seiring dengan kekhawatiran akan dampak tindakan bullying yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental yang serius.
Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga memperlihatkan pentingnya pengawasan dan penanganan terhadap masalah perilaku bullying di institusi pendidikan, terutama di lingkungan yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa. Dengan biaya pendidikan yang mencapai ratusan juta seperti yang dialami oleh Aulia, harapannya adalah agar lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung semua mahasiswa, tanpa adanya intimidasi atau perlakuan yang merugikan.
Ke depan, diharapkan pihak Universitas Diponegoro dapat memberikan penjelasan dan respons yang tepat terkait dengan masalah ini, serta melakukan evaluasi atas program pendidikan dan budaya di dalam lingkungan PPDS. Kasus Aulia Risma menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa dan pencegahan bullying dalam pendidikan sangatlah penting, tidak hanya untuk kenyamanan mahasiswa, tetapi juga untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan berdaya saing di masa depan.
Di tengah upaya penegakan hukum dan sosialisasi tentang kesehatan mental di lingkungan akademik, masyarakat diajak untuk lebih peka terhadap berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi di institusi pendidikan. Edukasi mengenai dampak buruk bullying, serta pentingnya dukungan dari rekan-rekan dan pihak keluarga, menjadi hal yang harus didorong demi menjaga keselamatan dan kualitas hidup mahasiswa.
Melalui kisah Aulia Risma, diharapkan bisa terbuka ruang diskusi mengenai isu bullying, serta memunculkan inisiatif dari pihak-pihak yang berwenang untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi-kondisi serupa di masa yang akan datang.
