Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja sang Presiden. Berdasarkan data yang dirilis, 75 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas dengan prestasi Jokowi selama hampir satu dekade menjabat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia mengapresiasi pelayanan dan kebijakan yang diambil oleh Jokowi.
Survei yang berlangsung pada 22 hingga 29 September 2024 ini melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Tanah Air. Dalam hasil survei, terungkap rincian tingkat kepuasan tersebut, dengan 15,04 persen responden mengaku sangat puas, sementara 59,92 persen merasa cukup puas. Namun, dihimpun juga data bahwa 20,21 persen responden merasa kurang puas dan 4,23 persen menyatakan tidak puas sama sekali. Hanya 0,60 persen responden yang tidak memberikan tanggapan atau tidak tahu.
Namun, Burhanuddin mencatat bahwa meskipun 75 persen merupakan angka yang cukup tinggi, angka tersebut menunjukkan penurunan ketimbang survei sebelumnya yang dilakukan pada bulan Juli 2024, di mana tingkat kepuasan publik mencapai 82 persen. Penurunan ini menggambarkan tren menurun yang terjadi dalam ruang waktu dua bulan terakhir.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat adalah kondisi ekonomi. Burhanuddin menjelaskan bahwa fluktuasi kepuasan publik selama masa kepemimpinan Jokowi sangat terpengaruh oleh inflasi. Ia mengeksplorasi latar belakang tersebut dengan merujuk pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meraih approval rating 80 persen di awal masa jabatannya, namun mengalami tantangan yang membuat masa "bulan madu" tersebut berjalan lebih cepat.
Burhanuddin menambahkan, “Pak Jokowi tak setinggi SBY, karena setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi masa bulan madu dengan publik cepat selesai.” Penjelasan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Jokowi di tengah dinamika perekonomian.
Survei ini juga menyoroti penilaian publik terhadap kondisi ekonomi dan politik saat ini. Data menunjukkan bahwa 44,8 persen responden merasa kondisi ekonomi berada pada tingkat sedang, sementara 22,1 persen menilai ekonomi dalam keadaan buruk. Hanya 1,1 persen responden yang menganggap kondisi ekonomi sangat baik, menggambarkan realitas yang beragam dalam pandangan masyarakat terhadap keadaan ekonomi nasional.
Dalam aspek politik, 43,4 persen responden memberikan penilaian bahwa situasi politik Indonesia berada pada tingkat sedang. Namun, ada 16 persen yang merasa bahwa kondisi politik saat ini buruk. Hal ini menunjuk pada kecemasan masyarakat yang mungkin berkaitan dengan dinamika konstelasi politik menjelang pemilu mendatang.
Dalam soal penegakan hukum, kritikan terhadap kinerja pemerintah juga terlihat. Sebanyak 39,3 persen responden berpendapat bahwa kondisi penegakan hukum saat ini baik, namun 19,9 persen merasa buruk. Burhanuddin menekankan, penegakan hukum menjadi salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja pemerintah saat ini, terutama menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum Jokowi resmi mengakhiri masa jabatannya, survei ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana masyarakat Indonesia menilai perjalanan pemerintahan yang telah berlangsung. Meskipun tingkat kepuasan telah menurun dari bulan-bulan sebelumnya, angka 75 persen masih menunjukkan dukungan kuat dari mayoritas masyarakat kepada presiden yang telah berusaha membawa perubahan di berbagai bidang.
Secara keseluruhan, survei ini mencerminkan sentimen publik yang kompleks, di mana terdapat pengakuan terhadap hasil kebijakan Jokowi, tetapi juga ada kritik yang perlu dikaji lebih dalam oleh para pemangku kebijakan untuk memperbaiki kondisi yang masih dianggap kurang ideal oleh segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
Melalui informasi ini, jelas bahwa meskipun masa jabatan Jokowi akan segera berakhir, dampak dari kebijakannya terhadap masyarakat Indonesia akan menjadi bahan diskusi yang mewarnai peralihan kepemimpinan di negeri ini. Kepuasan yang mencapai 75 persen adalah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemimpin berikutnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
