Dunia pendidikan di Indonesia dalam dekade terakhir menghadapi tantangan signifikan, terlihat dari stagnasi dan bahkan penurunan kualitas yang tercermin dalam hasil Program for International Student Assessment (PISA). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, berharap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dapat membawa perubahan berarti dalam sektor pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Rekomendasi yang diberikan JPPI bertujuan untuk memastikan pendidikan di Indonesia tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas. Di bawah ini adalah tujuh rekomendasi yang disampaikan JPPI kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengambil langkah strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di tanah air.
Pertama, JPPI menegaskan pentingnya untuk menghentikan privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekolah yang beralih ke model bisnis yang mengabaikan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Ubaid, pendidikan seharusnya menjadi hak setiap warga negara, tanpa tergantung pada kemampuan finansial. Hal ini sangat penting agar semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, dapat menikmati hak pendidikan yang berkualitas.
Kedua, fokus pada akses dan mutu di pendidikan dasar menjadi kunci dalam menciptakan generasi penerus yang kompetitif. Ubaid menyatakan, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur sekolah, memberikan bantuan pendidikan, dan memastikan bahwa semua anak – terutama di daerah terpencil dan tertinggal – mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan.
Ketiga, JPPI juga meminta agar kesejahteraan guru diperhatikan. Meningkatkan mutu pendidikan tidak akan berhasil tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas. Ubaid menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru, baik dari segi gaji maupun fasilitas, adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebuah sistem insentif yang adil dan transparan dapat mendorong guru untuk terus mengembangkan profesionalisme mereka.
Keempat, rekomendasi keempat adalah memperkuat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan memperketat penerimaan mahasiswa pada fakultas keguruan dan tarbiyah. Ubaid berpendapat, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pengajarnya. Oleh karena itu, calon guru harus menjalani proses seleksi yang ketat dan mendapat pelatihan yang memadai agar siap mengajar di kelas.
Kelima, membangun sistem yang kokoh untuk mencegah kekerasan dan mengubah mental model di lingkungan pendidikan juga menjadi sorotan. Ubaid menegaskan bahwa kekerasan dalam sekolah sering kali menghambat proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pendidikan untuk tidak hanya fokus pada kurikulum akademis, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan mental siswa.
Keenam, pentingnya penguatan ekosistem sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ubaid menyarankan agar orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam proses pembelajaran. Sekolah yang dikelola secara partisipatif dapat menciptakan rasa memiliki yang kuat di kalangan orang tua dan siswa, sehingga mendorong mereka untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Ketujuh, pembenahan dalam sistem zonasi, Alokasi Naskah (AN), dan Kurikulum Merdeka diharapkan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Ubaid mengungkapkan bahwa zonasi yang tepat akan memastikan bahwa siswa memiliki akses yang lebih baik ke sekolah berkualitas, sementara kurikulum yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dapat membantu meningkatkan prestasi siswa.
Rekomendasi yang disampaikan oleh JPPI ini tidak hanya menggambarkan keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, tetapi juga harapan akan adanya perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti. Ubaid Matraji menekankan bahwa perbaikan di sektor pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Dalam konteks yang lebih luas, para pengamat pendidikan berharap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti dapat membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik, memastikan bahwa hak atas pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Transformasi yang diperlukan harus menyentuh aspek fundamental, mulai dari penyediaan akses, kebijakan, hingga perawatan dan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik.
Dengan langkah strategis serta komitmen dari semua pemangku kepentingan, JPPI optimis bahwa hasil PISA di masa depan dapat menunjukkan tren yang positif, membawa Indonesia menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.
