Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dilaporkan telah mengeluarkan keputusan untuk mengeksekusi 30 pejabat tinggi di negaranya akibat kegagalan mereka dalam menanggulangi banjir yang telah mengakibatkan ribu kematian warganya. Insiden tragis ini terjadi pada bulan lalu, di mana banjir melanda Provinsi Chagang dan memicu bencana besar bagi masyarakat setempat.
Laporan mengenai eksekusi ini pertama kali diungkapkan oleh Chosun TV, media berita asal Korea Selatan. Mengutip dari New York Post, terdapat informasi dari pejabat pemerintahan Korut bahwa sekitar 20 hingga 30 pejabat dieksekusi atas tuduhan korupsi dan pengabaian tugas dalam menangani situasi bencana tersebut. "Telah diputuskan 20 sampai 30 kader di area banjir telah dieksekusi bersamaan bulan lalu," ujar pejabat anonim yang dikutip dalam laporan itu.
Banjir yang melanda bulan Juli mengakibatkan sekitar 4.000 korban jiwa dan meninggalkan lebih dari 15.000 orang tanpa tempat tinggal. Kejadian ini menyebabkan Kim Jong Un memerintahkan hukuman keras kepada para pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas bencana tersebut. Media resmi Korea Utara sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa sang pemimpin mengadakan pertemuan darurat Politbiro untuk membahas masalah ini serta mempertimbangkan tindakan tegas terhadap pihak yang dianggap bersalah.
Layanan Intelijen Nasional (NIS) dari Korea Selatan menyatakan bahwa mereka sedang mengawasi peristiwa ini dengan cermat. "Kami telah menerima informasi dari media lokal tentang laporan mengenai eksekusi beberapa pejabat-pejabat Korea Utara yang disalahkan atas bencana banjir yang terjadi di Provinsi Pyongan Utara dan wilayah Provinsi Jagang. … posisi kami adalah mengawasi perkembangan relevan secara dekat," ungkap NIS kepada media.
Di antara pejabat yang diduga dieksekusi, nama Kang Bong-hoon, Sekretaris Komite Partai Provinsi Chagang, muncul. Kepala Kementerian Keamanan Publik RI, Thae Sop, juga turut dipecat dalam pertemuan tersebut. Mantan diplomat Korea Utara, Lee Il-gyu, memberikan komentarnya kepada Chosun TV, menjelaskan bahwa meskipun kerusakan akibat bencana tersebut nyata, pemecatan yang dilakukan lebih berkaitan dengan masalah keamanan sosial. "Para eksekutif sangat gelisah karena mereka tidak tahu kapan leher mereka akan dipotong," ujarnya.
Namun, ada beberapa pihak yang meragukan kebenaran laporan eksekusi ini. Peneliti independen dan pengamat Korea Utara, Martin Wesier, menyatakan bahwa Kang Bong-hoon tidak dieksekusi karena ia masih diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Politbiro sebelum pemecatannya secara resmi. Hal senada dinyatakan oleh Hong Min, anggota Institusi Korea Persatuan Nasional, yang menyatakan bahwa eksekusi massal pejabat-pejabat Korut merupakan tindakan yang tergolong "langka". Menurutnya, Kim Jong Un cenderung menghindari tindakan ekstrem setelah mengukuhkan kepemimpinannya di negara ini.
Meskipun demikian, Hong berpendapat bahwa meskipun tindakan eksekusi massal jarang terjadi, kemungkinan eksekusi pejabat-pejabat tersebut cukup tinggi, mengingat dampak besar banjir terhadap industri dan ekonomi di Provinsi Chagang, Sinuiju, dan Pyongyang Utara. "Oleh karena itu, dari perspektif pemimpin, Kim Jong Un mencari kambing hitam untuk disalahkan," tuturnya.
Ketidakpastian dan ketegangan di dalam pemerintahan Korut ini semakin meningkat, sementara pemimpin dan rakyat menghadapi tantangan besar akibat dampak bencana alam. Belum ada verifikasi independen terkait laporan eksekusi ini, dan hingga berita ini disusun, pihak Korea Utara belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan tersebut.
Kejadian ini memperlihatkan bagaimana koalisi politik dan tata kelola di Korea Utara dapat berubah dengan cepat, terutama dalam menghadapi krisis. Berhubungan dengan kepemimpinan Kim Jong Un, eksekusi pejabat tinggi menunjukkan betapa tegasnya ia dalam mempertahankan kontrol atas pemerintahan dan menghindari kritik publik. Pada saat yang sama, hal ini juga mencerminkan sistem pemerintahan yang keras dan tidak memberi ruang bagi kesalahan atau kegagalan, terutama dalam situasi kritis seperti bencana alam.
Dari perspektif internasional, tindakan Kim Jong Un ini juga menjadi sorotan, menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pemerintahan dan potensi eskalasi ketegangan di dalam negeri. Eksekusi semacam ini bisa jadi merupakan sinyal bagi pejabat lain di negara tersebut bahwa kegagalan akan berakhir dengan konsekuensi yang sangat serius.
Banjir yang menewaskan ribuan orang dan menimbulkan kerugian besar bagi banyak keluarga di Korea Utara bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi juga menciptakan dampak politik yang mendalam, mempengaruhi hubungan internal di dalam pemerintahan, dan meningkatkan keresahan di kalangan para pejabat yang sebelumnya merasa relatif aman dari tindakan represif. Sejak saat itu, prospek untuk reformasi dalam manajemen bencana dan respons terhadap bencana masih sangat kabur, mengingat adanya risiko besar bagi siapa pun yang dianggap bertanggung jawab.
Dengan informasi yang terus berkembang dan pelbagai sumber yang memberikan indikasi adanya gerakan di dalam struktur kekuasaan, situasi di Korea Utara tetap menjadi fokus perhatian dunia, menjadikan setiap informasi tentang perubahan dan perkembangan di sana sangat penting untuk diikuti.
