Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia saat ini menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian semua pihak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa terdapat sekitar 1,6 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak melanjutkan pendidikan mereka. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak.
Sebanyak 731.215 anak tergolong dalam kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), 584.248 anak dari kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan 323.876 anak sebagai anak Putus Sekolah atau Drop Out (DO). Penanganan masalah ini sangat penting untuk memenuhi hak pendidikan bagi semua anak di Indonesia.
Faktor ekonomi terlihat menjadi penghalang utama bagi keluarga dalam melanjutkan pendidikan anak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 76 persen keluarga mengidentifikasi ekonomi sebagai alasan utama anak tidak bersekolah. 67 persen diantaranya tidak mampu membayar uang sekolah, sementara 8,7 persen lainnya terpaksa mencari nafkah untuk membantu keluarga. Fenomena ini menjadi gambaran jelas tantangan sosial yang dihadapi banyak keluarga di berbagai daerah.
Untuk mengatasi masalah ATS, Kemendikbudristek telah merancang langkah-langkah terstruktur yang melibatkan berbagai pihak. Dalam rangka mempercepat penanganan anak tidak sekolah di jenjang SMP, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilakukan.
Tahapan pertama adalah Persiapan. Pada tahap ini, Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten/kota membangun tim khusus untuk menangani ATS. Tim ini bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan, sampai organisasi masyarakat dan keagamaan. Pembentukan Forum Penanganan ATS adalah langkah strategis untuk melibatkan beragam unsur dalam mencari solusi masalah pendidikan.
Tahapan kedua, Verifikasi dan Klasifikasi, adalah proses penting dalam mengumpulkan dan memverifikasi data anak-anak yang tidak sekolah. Setelah melakukan pengumpulan data, anak-anak tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok: tidak pernah bersekolah, putus sekolah, dan lulus tidak melanjutkan. Melalui proses ini, pihak-pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang tepat.
Tahapan ketiga adalah Pendampingan. Setelah mengetahui klasifikasi anak-anak tersebut, tim penanganan ATS memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak-anak dan orang tua. Di sini, pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, bertujuan meningkatkan motivasi serta memberikan dukungan moral agar mereka kembali melanjutkan pendidikan.
Tahapan keempat, Implementasi, menempatkan Forum Penanganan ATS di posisi strategis untuk memastikan anak-anak dapat kembali ke sekolah. Langkah ini meliputi kebijakan teknis dan non-teknis yang diadaptasi sesuai hasil klasifikasi. Koordinasi yang baik antara berbagai lapisan pemerintah dan lintas sektor, serta dukungan dari masyarakat, sangat diperlukan. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam tahap ini antara lain membangun kepercayaan antar unsur yang terlibat, merumuskan kebijakan penanganan yang tepat, dan menyusun rencana aksi.
Tahapan kelima adalah Pemantauan. Tahap terakhir ini dilakukan secara berjenjang dan berkala untuk mengevaluasi efektivitas program pengembalian anak ke sekolah. Proses pemantauan ini mencakup observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan semua program berjalan dengan baik dan dapat menjaring praktik terbaik yang dapat diterapkan lebih luas.
Pentingnya kolaborasi dalam menangani masalah ATS tidak bisa dianggap remeh. Permasalahan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta organisasi-organisasi terkait untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Upaya bersama diharapkan dapat memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan haknya untuk pendidikan yang layak.
Dengan keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan setiap anak Indonesia dapat kembali ke bangku sekolah dan memperoleh pendidikan yang pantas. Setiap anak berhak untuk bermimpi, dan pendidikan adalah salah satu kunci bagi mereka untuk mewujudkan impian tersebut. Di tengah berbagai tantangan, upaya penanganan masalah anak tidak sekolah harus tetap menjadi prioritas demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik.
