Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dilantik dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus memiliki pemahaman mendalam mengenai peta ekonomi nasional. Hal ini sangat penting untuk mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, dalam diskusi bertajuk "Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo?" yang diadakan di Jakarta pada 11 Oktober 2024, menjelaskan perlunya menteri yang notabene adalah seorang profesional.
Riko menyatakan bahwa pemerintahan baru harus bergerak cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan nasional. "Menteri BUMN harus mampu memahami ekonomi secara komprehensif, tidak hanya mengawasi kinerja BUMN tetapi juga harus dapat melihat dan menganalisis peta ekonomi nasional," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Menteri BUMN bukan sekadar jabatan administratif, tetapi juga memerlukan keterampilan dan wawasan yang luas mengenai ekonomi.
Lebih lanjut, Riko menggarisbawahi pentingnya agar calon menteri BUMN tidak terlibat dalam permainan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja BUMN. Pentingnya profesionalisme dalam posisi ini juga diungkapkan oleh anggota DPR RI, Harris Turino, yang menekankan aspek moralitas. "Kementerian BUMN mengelola keuangan negara yang sangat besar, sekitar sepuluh ribu triliun rupiah," ungkapnya. Hal ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang diemban oleh sosok menteri dalam pengelolaan dana negara.
Harris melanjutkan, sosok Menteri BUMN ke depan perlu memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika diminta untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau mencurigakan. "Menteri BUMN yang baik adalah mereka yang berani mengatakan NO," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa integritas dan keberanian moral adalah dua atribut yang krusial bagi pemimpin di posisi ini, mengingat tantangan yang dihadapi oleh BUMN sebagai entitas yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa proses pemilihan dan penunjukan Menteri BUMN tidak bisa sembarangan. Kriteria profesionalisme, pemahaman ekonomi, dan moralitas harus menjadi prioritas utama. Mengingat peran vital BUMN dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, menteri yang menjabat harus mampu merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan efektivitas BUMN di tingkat regional maupun global.
Kritik dan harapan masyarakat terhadap menteri yang akan diangkat juga tidak bisa diabaikan. Publik mengharapkan seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki latar belakang yang baik tetapi juga mampu menjalankan visi dan misi kementerian dengan disiplin dan integritas. Melihat keadaan ekonomi yang menantang saat ini, di mana berbagai sektor masih berjuang untuk pulih pascapandemi, kehadiran menteri yang memiliki visi dan strategi jangka panjang menjadi hal yang sangat relevan.
Sebagai tambahan, sektor BUMN memiliki beragam tantangan, mulai dari efisiensi operasional hingga beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Seorang menteri yang mengetahui bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut akan sangat berharga. Keterlibatan dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim dan digitalisasi, juga menjadi tugas berat yang harus diemban oleh Menteri BUMN ke depan.
Di lain pihak, keberadaan pemangku kebijakan yang memiliki kedekatan dengan praktik politik bisa jadi dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, Riko Noviantoro menegaskan perlunya batasan yang jelas antara politik dan kebijakan pemerintahan dalam rangka menjaga kemandirian dan profesionalisme BUMN.
Dalam diskusi tersebut, banyak pihak sepakat bahwa saat ini diperlukan sebuah gebrakan dalam pengelolaan BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Harris, keberanian untuk mengambil keputusan sulit dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik harus menjadi andalan menteri yang diangkat. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat akan adanya reformasi yang signifikan dalam manajemen BUMN.
Dengan komposisi kabinet yang baru, masyarakat berharap akan ada dorongan kuat bagi Menteri BUMN untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai sektor. Aspek kolaborasi ini sangat penting guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dukungan dari sektor swasta dan masyarakat juga diperlukan agar seluruh program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik.
Kepemimpinan yang efektif dalam Kementerian BUMN diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi perekonomian, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, serta mendorong investasi yang lebih besar di berbagai sektor. Di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, harapan pun tersemat pada sosok menteri yang mampu beradaptasi dan berinovasi untuk membawa BUMN ke arah yang lebih baik.
Sebagai penutup, tantangan besar akan dihadapi oleh para calon menteri BUMN di pemerintahan baru. Keterampilan dalam memahami ekonomi, moral yang tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan akan menjadi faktor penentu keberhasilan mereka dalam memimpin BUMN dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
